ZONAKAWANUA.COM, SITARO – Kemesraan dua partai besar dalam koalisi Fraksi PDI-P dan Partai Nasdem di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siau, Tagulandang, Biaro (Sitaro) akhirnya harus berakhir dengan perceraian.
Hal ini pun menimbulkan banyak spekulasi publik yang mempertanyakan alasan retaknya hubungan koalisi partai restorasi dan partai berlambang banteng di lembaga politik Kab Kep Sitaro.
Pasca keluar dari fraksi PDIP, Partai Nasdem yang mengantongi 2 kursi bergabung ke fraksi Perindo bersama Gerindra sehingga menjadi 6 kursi. Sedangkan fraksi PDI-P dan fraksi Golkar berbagi kursi 11 untuk si moncong putih, dan 3 untuk kubu beringin.
Diketahui, keputusan keluarnya Nasdem dari PDI-P mengacu pada Surat DPD Nasdem Sitaro tertanggal 20 Februari 2022 serta Surat Perubahan Struktur Fraksi Partai Perindo tertanggal 10 Maret 2022.
Legislator Nasdem, Alfrets Ronald Takarendehang (ART), ketika dikonfirmasi melalui whatshap. Rabu (27/04/2022) terkait bergabungnya Nasdem ke Fraksi Perindo, mengiyakan hal itu. “Ya, kemarin baru saja dibacakan di paripurna,” ujar Takarendehang,
Ditanya soal keputusan keluar dari fraksi PDI-P, ia menyebutkan alasan pertama adalah penyegaran. “Kita berada di sana (Fraksi PDIP, red) kurang lebih dua tahun setengah, sehingga akan lebih baik kalau ada suasana baru, sekaligus pengetahuan baru menambah wawasan terhadap persoalan-persoalan yang baru,” ujarnya.
Takarendehang menilai langkah ini merupakan hal biasa di lembaga DPRD, apalagi itu tidak berseberangan dengan Tata Tertib (Tatib). “Kita sudah menjalani separuh periode legislatif sebagaimana diatur oleh Tatib. Ini artinya, merupakan hal biasa ketika ada yang keluar dan membentuk atau bergabung dengan fraksi yang lain,” tuturnya.
Disinggung soal adanya kabar yang menyebutkan kalau Nasdem keluar dari fraksi gabungan PDI-P lantaran tak pernah dilibatkan dalam rapat fraksi, ART tidak memberi respons lebih.
“Sudahlah, itu sudah lewat. Karena fokus kita hari ini dan ke depan adalah menciptakan perimbangan dalam pemerintahan,” ujar Ronald, sapaan akrabnya.
Dikatakannya lagi, PDIP adalah partai penguasa di eksekutif maupun di legislatif, dan kalau semua bergabung di fraksi PDI-P, sulit untuk mendapatkan keseimbangan dalam menjalankan fungsi DPRD.
“Salah satu fungsi DPRD ialah pengawasan baik itu menyangkut pemanfaatan uang rakyat hingga realisasi program. Nah, kalau kita juga ada di sana, gimana kita mau awasi sedangkan dalam rapat fraksi saja kita tidak dilibatkan?” serunya.
Di sisi lain ia menegaskan kalau sikap keluar dari fraksi PDI-P bukanlah bagian dari upaya untuk menghambat pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif nantinya.
“Prinsip kami adalah mensupport penuh semua kebijakan yang pro rakyat. Sedangkan kebijakan yang melenceng, itu kita lawan,” tutupnya.
Komentar