ZONAKAWANUA.COM,MINUT_Perangkat desa/kelurahan se-Kabupaten Minahasa Utara melakukan unjuk rasa di kantor keuangan daerah dan DPRD Minut,mereka menuntut penghasilan tetap (Siltap) yang selama 3 bulan belum terbayarkan Oktober sampai Desember 2020,Jumat (18/12/20).
Terkait unjuk rasa tersebut,Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Minut Edwin Nelwan mengatakan,sebenarnya DPRD telah memperhatikan dan menjadi catatan penting dari badan anggaran, khususnya fraksi partai Golkar telah memberikan perhatian khusus untuk dana penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa karena itu hak mereka.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Minut Edwin Nelwan.
“Apalagi situasi-situasi sekarang menyambut Natal dan Tahun Baru terlebih ditengah pandemi Covid-19 seperti ini,dimana perangkat desa menjadi ujung tombak pemerintah dalam menangani Covid-19,”katanya.
Lanjut Edwin,ditengah pandemi Covid-19 yang melanda,mereka perangkat desa tidak mendapat bagian bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan-bantuan lainnya yang menyangkut Covid-19.
“Artinya mereka sangat membutuhkan gaji mereka penghasilan tetap (Siltap),ini telah menjadi perhatian Pemkab dan DPRD pada waktu pembahasan APBD Perubahan 2020 dan itu wajib hukumnya untuk dibayarkan,karena itu sudah tertata dan diparipurnahkan,”jelasnya.
“Kalau pun terjadi kekosongan kas daerah atau tidak bisa dibayarkan,itu adalah kesalahan dari pihak eksekutif,karena eksekutif telah melakukan hal-hal,yang boleh saya katakan telah terjadi pembohongan kepada DPRD dan masyarakat,karena dalam pembahasan APBD perubahan mereka sudah mengatakan dana tersedia dan akan dibayarkan,”tambahnya.
Menurut Edwin,kalau pun ada asumsi-asumsi pendapatan yang berubah seperti dana bagi hasil dari propinsi,maupun asumsi pendapatan APBD menurun jumlahnya yang sampai kemarin baru pada titik 42 M dari yang dipredisikan 61 Milyar. Wajar-wajar saja terjadi perampingan tapi harus dibawahi jangan memangkas dana Siltap.
“Karena itu wajib dibayarkan, mereka perangkat desa sudah bekerja memberikan tenaga,jiwa raga untuk desanya masing-masing mereka berhak diperhatikan dan menjadi prioritas,”pungkasnya.
(Immora)
Komentar