ZONAKAWANUA.COM, TALAUD – Polemik dibalik teka – teki kisruh honor THL RSUD Mala, Kabupaten Kepulauan Talaud mulai terungkap. Hal ini terbaca menyusul keluarnya APBDP Talaud oleh Pemerintah Provinsi Sulut dengan nomor Register yang baru keluar 30 November 2023.
“Bejat, Kok Nomor Register APBDP baru keluar?” Ucap Netizen dikolom komentar Grup Facebook.
Jika disesuaikan dengan fakta keterkaitan masalah permintaan honor para THL RSUD Mala, kata Direktur dr. Maria Wantania, pihak Managemen RSUD Mala, sudah mengadakan rapat bersama para THL menyampaikan kondisi keuangan hanya tertata sampai April 2023.
Dalam rapat tersebut, Managemen RSUD Mala secara terbuka mengkomunikasikan keterbatasan dana yang tersedia, memberikan opsi kepada THL untuk memilih antara melanjutkan bekerja tanpa honorarium atau memilih untuk berhenti.
Meskipun demikian, mereka juga menawarkan solusi dengan menyarankan agar THL yang memilih untuk melanjutkan bekerja namun perlu menyesuaikan keluarnya dukungan APBD Perubahan 2023.
“Sudah dibicarakan bersama bahwa anggaran THL itu telah diketahui hanya tertata sampai bulan April 2023” Tulis Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Kepulauan Talaud melalui pesan WA saat dikonfirmasi.
Mirisnya, kesabaran yang diduga dibalut dengan “kepentingan” lainnya, APBDP Talaud baru nomor regis akhir bulan November 2023 oleh Pemprov Sulut.
Viralnya Kritik THL kepada pemerintah Talaud kembali mengiang di jagat medsos.
“Harusnya kondisi ini sudah diketahui bersama, anggaran itu menunggu APBDP dari Pemprov”, diperkuat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Talaud Dr Yohanis Kamagi.
APBDP Talaud dicurigai sengaja ditahan-tahan oknum agar kritik dari THL nampak kepermukaan.
“APBDP Talaud baru keluar nomor regisnya di 30 November 2023, rancangan kurang baik , Tuhan tidak tutup mata” ketus Sekda. (*)
Komentar