ZONAKAWANUA.COM, Tagulandang – Warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), menyuarakan kekecewaan terkait dana bantuan korban erupsi gunung ruang yang hingga kini tak kunjung disalurkan.
Padahal, pemblokiran dana telah dibuka sebulan yang lalu dan data penerima tahap satu telah dikumpulkan.
“Tahap pertama belum terealisasi, KK dan KTP sudah diminta ini sudah tahap kedua minta lagi KK dan KTP”,ujar Ivon Bawotong, tokoh masyarakat Tagulandang.
Terkait hal ini, Bawotong mendesak Pemerintah daerah dan DPRD Sitaro untuk memperjelas penyaluran dana bantuan yang sudah terlalu lama mengendap.
“Mohon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang terhormat dapat mengadakan pertemuan antara masyarakat guna untuk menyampaikan sejauh mana proses penyaluran bantuan ini,” tegasnya.
Bawotong pun menyayangkan lambanya kinerja pihak terkait yang terkesan mangabaikan kondisi masyarakat Tagulandang dan lebih mementingkan pesta perayaan HUT daerah.
Bahkan, dirinya menyebut hal ini sebagai bentuk pembohongan publik oleh Pemerintah Kabupaten Sitaro.
“Sudah berulang kali dijanjikan, tetapi kenyataannya sampai sekarang belum ada bantuan yang sampai ke tangan masyarakat. Ini pembohongan publik,” kata Ivone kepada wartawan, Rabu (04/06/2025).
Menurut Ivone, warga terdampak telah menanti dengan harapan besar, namun pemerintah dinilai tidak transparan dan tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani distribusi bantuan.
Sebelumnya, Wakil Bupati Sitaro sempat menyatakan bahwa bantuan akan dicairkan dalam waktu satu minggu, dengan alasan proses administrasi masih berlangsung.
“Dalam waktu satu minggu ke depan bantuan akan segera dicairkan. Kami sedang menyelesaikan proses administrasinya,” ujar Wakil Bupati sekira sebulan yang lalu.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda realisasi bantuan. Upaya konfirmasi kepada Sekretaris Daerah Sitaro, Denni Kondoj, juga tidak membuahkan hasil. Beberapa kali dihubungi wartawan, yang bersangkutan tidak merespons pesan WhatsApp.
Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang masih berjuang pulih dari dampak bencana. Warga mendesak pemerintah daerah untuk menjelaskan kendala sebenarnya dalam proses penyaluran bantuan dan memberikan tenggat waktu yang jelas.
“Kami tidak butuh janji lagi, kami butuh bukti nyata,” tegas Ivone.
Data terakhir menunjukkan bahwa pencairan anggaran bantuan telah masuk tahap persetujuan, namun belum terealisasi secara teknis. Hingga kini, tidak ada penjelasan resmi terkait hambatan tersebut.
Warga berharap pemerintah tidak lagi menunda dan segera menunaikan kewajiban kepada korban bencana. Keterlambatan ini, menurut mereka, tidak hanya menyulitkan secara ekonomi, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Komentar