ZONAKAWANUA.COM, Jakarta — Dalam upaya memperkuat ekosistem kepatuhan dan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan memberikan penghargaan Satya JKN Award 2025 kepada 110 badan usaha yang dinilai paling berkomitmen memenuhi kewajiban mereka dalam program tersebut.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa badan usaha memiliki tanggung jawab penuh untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN bagi seluruh pekerjanya. Menurutnya, kepatuhan ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan sistem jaminan sosial nasional.
“Perlindungan kesehatan pekerja adalah fondasi keberlanjutan perusahaan. Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, produktivitas meningkat dan loyalitas terbentuk. Inilah makna kepatuhan dalam Program JKN, bukan karena kewajiban, tetapi karena kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan bersama,” ujar Ghufron.
Ia menjelaskan, keterlibatan aktif badan usaha menjadi elemen penting dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta. Per 1 Oktober 2025, peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,6% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, 67,2 juta peserta berasal dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), baik di sektor publik maupun swasta.
“Capaian ini menunjukkan badan usaha memiliki peran besar dalam menjaga kesinambungan Program JKN melalui kepatuhan mendaftarkan dan membayarkan iuran bagi seluruh pekerjanya,” tambahnya.
BPJS Kesehatan terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar seluruh pekerja di Indonesia terlindungi dalam Program JKN. Ghufron menegaskan, hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial badan usaha sekaligus investasi jangka panjang dalam menciptakan kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja.
“Kami percaya, dengan sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Penilaian Transparan dan Kolaboratif
Dalam proses penilaian Satya JKN Award 2025, BPJS Kesehatan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga negara guna memastikan objektivitas dan transparansi. Beberapa indikator penilaian meliputi kepatuhan pendaftaran pekerja, pelaporan upah, pemanfaatan aplikasi Electronic Data Badan Usaha (EDABU), serta kontribusi dalam program donasi sosial.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyebut penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan negara terhadap badan usaha yang konsisten melindungi kesejahteraan pekerja.
“Komitmen ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial. Kepatuhan terhadap Program JKN adalah bentuk solidaritas sosial sekaligus investasi jangka panjang bagi produktivitas pekerja,” ujar Cak Imin.
Ia menambahkan, Satya JKN menjadi gerakan nasional untuk memperkuat kepatuhan, meningkatkan kualitas layanan, serta mempererat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi.
Dukungan dari Aparat dan Kementerian
Direktur Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Rudi Irmawan, menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN memerlukan partisipasi aktif badan usaha di samping peran pemerintah.
“Kami bersama BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kepatuhan melalui langkah hukum preventif, represif, maupun litigasi. Kami juga mengimbau agar kepatuhan menjadi budaya perusahaan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI, Cris Kuntadi, menambahkan bahwa pihaknya terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pekerja formal dan informal mendapatkan perlindungan yang layak.
“Kami mengajak seluruh pihak menjaga keberlangsungan Program JKN melalui perluasan cakupan perlindungan. Mari kita bangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, berdaya saing, dan berkeadilan sosial,” tegas Cris.
Deputi III Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Staf Presiden RI, Syska Hutagalung, juga menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh pihak yang mendukung Program JKN.
“Meski masih banyak tantangan, kami berkomitmen terus mengawal agar Program JKN berjalan optimal. Kami juga mendorong BPJS Kesehatan untuk memaksimalkan sumber daya demi peningkatan kualitas pelayanan peserta,” tutup Syska. (*)
Komentar