ZONAKAWANUA.COM, MANADO – Tindaklanjuti keluhan warga menyoal tidak transparannya pengadaan Air bersih di Kelurahan Bunaken Kepulauan, Wakil Ketua DPRD Manado Adrey Laikun mendatangi kantor Angkasa Pura, Rabu (27/10/21).
Pasalnya, Pihak Angkasa Pura ditengarai telah menyalurkan bantuan Dana CSR (Corporate Social Responsibility) pengadaan air bersih senilai Rp. 83 juta melalui LSM “Kelompok Masyarakat (Pokmas) Peduli Bunaken” yang ternyata tidak memiliki badan hukum yang jelas.
“Masalah ini, kami harus menemui pihak Angkasa Pura sebagai perusahaan yang memberikan bantuan sehingga tidak menimbulkan simpang siur di masyarakat,” terang Adrey Laikun saat diwawancarai usai melakukan pertemuan dengan pihak Angkasa Pura Manado dan Kelompok Masyarakat Peduli Bunaken.
Lanjutnya menjelaskan, alasan mengapa ia mempertanyakan masalah ini, karena menurutnya bantuan tersebut ada di wilayah kota Manado. Namun, ia menyayangkan pihak Angkasa Pura tidak bisa menunjukan proposal bantuan CSR pengadaan air bersih dengan LSM Kelompok Masyarakat Peduli Bunaken.
“Saya menyarankan baik Kelompok masyarakat maupun pihak perusahan agar transparan dalam penyaluran sehingga tidak menimbulkan polemik serta tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Di sisi lain, pihak Angkasa Pura melalui Manager Humas & CSR Yanti Pramono membantah tudingan terkait tidak transparannya penyaluran bantuan CSR di Kelurahan Bunaken Kepulauan.
“Selama ini kita sudah memberikan secara transparan dan selama ini pemberitaan di media juga transparan,” kelit Yanti Pramono didampingi Manager Legal Randy.
Sementara, Koordinator Kelompok Masyarakat Peduli Bunaken, Frets Pieter tidak membantah bahwa belum terdaftar secara hukum di Kesbangpol Manado selaku lembaga berkompeten.
“Yang namanya Kelompok Masyarakat tidak harus berbadan hukum. Dia seperti tidak ada badan tapi bernyawa,” sanggah Pieter. (alt)
Komentar