ZONAKAWANUA.COM, Bandung — Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel, Rabu (20/8/2025) malam yang menggemparkan tanah air membuka babak baru skandal di tubuh Kementerian Ketenagakerjaan. KPK menduga Noel terlibat praktik pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Di balik penangkapan ini, sorotan publik segera mengarah pada profil harta kekayaan Noel. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir yang dilaporkannya pada Desember 2024, Noel tercatat menguasai aset senilai Rp 17,6 miliar. Jumlah itu terdiri atas tanah dan bangunan Rp 12,1 miliar yang tersebar di Depok dan Bogor, lima kendaraan pribadi Rp 3,3 miliar, kas Rp 2 miliar, serta harta bergerak lain Rp 109,5 juta.
Bagi pengamat antikorupsi, catatan ini memunculkan tanda tanya besar. Dengan latar belakang jabatan publik yang baru diemban sejak Oktober 2024, dari mana akumulasi harta Noel diperoleh? Benarkah seluruhnya berasal dari sumber sah?
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menegaskan OTT kali ini berbeda dengan kasus pemerasan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sebelumnya mengguncang Kemnaker. “Dugaan tindak pidana berkaitan dengan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” ujarnya, Kamis (21/8/2025), dikutip dari detik.com.
Dua kasus berbeda namun dalam kementerian yang sama memperlihatkan pola yang mirip: dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk memperdagangkan layanan publik. Skema pemerasan diduga dijalankan dengan memanfaatkan celah regulasi dan minimnya transparansi di internal Kemnaker.
Sejumlah praktisi ketenagakerjaan menilai kasus ini mencerminkan “mafia sertifikasi” yang sudah lama dibicarakan, di mana perusahaan dipaksa membayar ekstra demi percepatan atau kelancaran pengurusan dokumen. Jika dugaan ini terbukti, OTT Noel hanyalah puncak gunung es dari praktik korupsi sistemik di sektor ketenagakerjaan.
Kini publik menunggu apakah KPK hanya akan menyeret Noel secara personal, atau berani membuka jejaring yang lebih luas di balik praktik pemerasan berulang ini. Pertanyaan berikutnya: sejauh mana sistem LHKPN mampu menjadi alat deteksi dini, bila seorang pejabat dengan harta miliaran tetap bisa lolos hingga tertangkap tangan?
Komentar