ZONAKAWANUA.COM, MANADO – Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) mendesak pihak Dinas Pindidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Manado segera menseriusi masalah siswa – siswi SDN 114 terlantar tanpa kegiatan belajar mengajar (KBM) selang sebulan terakhir imbas penolakan program merger.
Hal ini ditegaskan ketua LPAI Sulut, Adv. E. K. Tindangen SH, saat diwawancarai sesusai pertemuan bersama Dinas Dikbud Manado dan para orang tua wali, Jumat (5/8/2022), di SDN 49, Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting.
“Kami dari LPAI mempertegas kalau bisa siswa siswi (SDN 114, red) yang sudah terlantar selama satu bulan ini mendapatkan pendidikan yang layak,” tegas Tindangen.
Menurut dia, seharusnya dinas dikbud manado melibatkan pemerintah dalam mengsosialisasikan program regrouping SDN 114 ke SDN 49 terlebih dahulu kepada semua murid maupun orang tua wali sehingga tidak mejadi polemik yang berujung penolakan.
“Penjelasan dari ditutupnya SDN 114 harus melibatkan pemerintah sehingga orang tua tidak terombang ambing, tidak ada komunikasi, sehingga orang tua menganggap ada pembiaran,” terang Ketua LPAI.
Bukan itu saja, predikat manado sebagai kota layak anak dengan pendidikan sebagai salah satu indikator akan tercoreng dengan adanya penelantaran siswa siswi.
“Ini adalah suatu pembelajaran agar sekolah – sekolah lainnya jangan terjadi lagi seperti ini,” ketus Tindangen.
Sementara itu, Kepala Bidang SD, Triani Almas, membantah tudingan penelantaran puluhan siswa – siswi SDN 114 yang ditujukan kepada pihak Dinas Dikbud Manado.
“Yang sebenarnya bukan kami tidak memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak. Ketika itu di sampaikan oleh pihak sekolah ke anak – anak, mereka (orang tua murid, red) di sana tidak membawa,” kelit Almas.
Seperti diketahui, Sejak pengumuman merger yang diikuti dengan penarikan tenaga pendidik di SDN 114 Manado berujung penolakan keras orang tua wali, dampaknya puluhan murid tidak menerima layanan pendidikan belajar mengajar.
Komentar